Transformasi Digital dan Paradoks Keadilan Prosedural: Eksklusi Terdakwa dari Sistem Informasi Peradilan Pidana dalam KUHAP

Abstract

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan memerintahkan penyelenggaraan peradilan pidana melalui sistem berbasis teknologi informasi. Penelitian ini menguji kedudukan terdakwa di dalam sistem tersebut melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasilnya menunjukkan dua arah pengaturan yang saling berlawanan di dalam satu undang-undang. Pada satu sisi, Pasal 75 ayat (6), Pasal 76 ayat (3), Pasal 153, dan Pasal 156 ayat (6) memperkuat kedudukan dokumenter tersangka dan terdakwa dibandingkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, karena penyampaian dokumen tidak lagi bergantung pada permintaan, penerimanya dirumuskan secara kumulatif, dan sebagian di antaranya dibatasi waktu. Pada sisi lain, Pasal 360 ayat (4) membatasi penerima informasi dari sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi pada penyidik, jaksa, hakim, advokat, dan pembimbing kemasyarakatan, sehingga tersangka dan terdakwa tidak termasuk di dalamnya, meskipun ayat (3) huruf b menempatkan penanganan mereka sebagai isi informasi sistem itu. Arsitektur e-Berpadu yang menyalurkan akses melalui akun advokat karena itu bukan kekeliruan teknis, melainkan pelaksanaan yang setia atas norma yang memang mengecualikan terdakwa. Perbaikannya terletak pada Peraturan Presiden yang diperintahkan Pasal 360 ayat (6), yang menurut Pasal 366 harus ditetapkan paling lama satu tahun sejak pengundangan.