Pemaafan Hakim pada Delik Perizinan Telekomunikasi: Ketegangan Kriteria Ringannya Perbuatan dan Pengutamaan Sanksi Administratif

Abstract

Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan Putusan Pemaafan Hakim dalam Perkara Nomor 450/Pid.Sus/2026/PN Pdg terhadap terdakwa yang dinyatakan terbukti menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi berbasis satelit tanpa Perizinan Berusaha di Kecamatan Sikakap, Kepulauan Mentawai. Penelitian ini menguji dasar normatif amar tersebut serta kedudukannya terhadap kaidah pengutamaan pembinaan dan sanksi administratif. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus atas bahan sumber terbuka. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal. Pertama, kriteria ringannya perbuatan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tidak terpenuhi karena ancaman pidana Pasal 47 Undang-Undang Telekomunikasi mencapai sepuluh tahun, sehingga keabsahan amar bertumpu pada sifat alternatif ketiga pertimbangan dalam Pasal 246 ayat (1) KUHAP. Kedua, kriteria dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut dirancang bagi tindak pidana dengan korban individual dan tidak sepenuhnya dapat dioperasikan pada delik yang kepidanaannya bergantung pada ketiadaan izin. Ketiga, pemaafan hakim dalam perkara ini bekerja sebagai koreksi pada tahap akhir atas penegakan yang semestinya diselesaikan secara administratif berdasarkan Pasal 613 ayat (3) KUHP. Penelitian merekomendasikan perumusan kriteria khusus bagi delik administratif dan penyelarasan kewenangan perampasan barang bukti.