Aspek Adaptif Pengadilan terhadap Peran Advokat Posbakum dalam Pendampingan Terdakwa atas Penunjukan di Persidangan

Abstract

Secara normatif, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2014 membatasi ruang lingkup Posbakum hanya pada layanan nonlitigasi, yaitu konsultasi hukum, pembuatan dokumen, dan penyediaan daftar advokat probono. Namun, dalam praktiknya, advokat yang tergabung dalam struktur Posbakum kerap ditunjuk oleh hakim untuk mendampingi terdakwa dalam perkara pidana berat berdasarkan Pasal 56 KUHAP. Penunjukan ini bukan bagian dari kontrak Posbakum yang dibiayai oleh DIPA pengadilan, namun lebih pada pertimbangan ketersediaan advokat yang aktif berada di lingkungan pengadilan saat sidang berlangsung. Di PN Kotamobagu, fenomena ini telah berlangsung sejak lama hingga kemudian muncul kebijakan internal pada tahun 2024 untuk memisahkan peran petugas Posbakum dan advokat pendamping. Pada tahun 2025, seleksi organisasi bantuan hukum (OBH) mewajibkan penyediaan tim advokat khusus untuk penunjukan litigasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap praktik empirik di lapangan. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik penunjukan advokat Posbakum dalam perkara pidana mencerminkan upaya adaptasi institusional terhadap kebutuhan akses keadilan. Meskipun tidak sejalan dengan struktur normatif, praktik ini dapat dipahami sebagai solusi pragmatis atas keterbatasan sumber daya dan urgensi pembelaan terhadap terdakwa tidak mampu. Diperlukan penguatan regulasi atau kebijakan administratif yang fleksibel agar pelaksanaan bantuan hukum dapat berjalan lebih efektif tanpa melanggar batas kewenangan yang telah diatur secara hukum