Disrupsi Konstitusional dan Regresi Demokrasi Lokal: Analisis Sosio-Yuridis Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Abstract

Penelitian ini menyajikan analisis yuridis-normatif yang komprehensif mengenai implikasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya terkait perubahan norma masa jabatan Kepala Desa dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach), studi ini menginvestigasi ketegangan antara politik hukum legislatif dengan prinsip konstitusionalisme pembatasan kekuasaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun perpanjangan masa jabatan didasarkan pada ratio legis stabilitas pembangunan dan resolusi konflik pasca-pemilihan, norma baru ini secara substansial bertentangan dengan ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023 yang menolak perpanjangan masa jabatan demi mencegah kesewenang-wenangan (abuse of power). Penelitian ini mengungkap bahwa perpanjangan durasi single term menjadi 8 tahun, kendati membatasi periodisasi menjadi maksimal dua kali, berpotensi menciptakan stagnasi sirkulasi elit, memperkuat oligarki tingkat desa, dan melemahkan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kesimpulan studi menegaskan bahwa revisi ini merefleksikan fenomena "autocratic legalism" di tingkat lokal yang mendegradasi kualitas demokrasi substansial menuju feodalisme baru.