Kekuatan Hukum Surat Penunjukan Advokat oleh Hakim Tingkat Pertama dalam Upaya Banding

Abstract

Studi ini membahas keabsahan hukum penunjukan penasihat hukum oleh hakim tingkat pertama dalam perkara pidana, khususnya ketika penasihat hukum yang ditunjuk melakukan pendampingan dalam pengajuan upaya hukum banding. Dalam praktik, kerap timbul anggapan bahwa penunjukan tersebut berakhir saat putusan dibacakan, sehingga muncul celah prosedural yang berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hak terdakwa. Dengan pendekatan yuridis normatif dan dilengkapi wawancara terbatas dengan praktisi hukum, penelitian ini menelaah daya berlaku penunjukan penasihat hukum dalam rentang waktu pengajuan banding. Hasil analisis menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik administratif peradilan dengan prinsip bantuan hukum yang efektif, khususnya bagi terdakwa yang tidak mampu menunjuk penasihat hukum secara mandiri. Kajian ini menawarkan reinterpretasi terhadap praktik penunjukan tersebut agar mencakup seluruh tahapan peradilan sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pembentukan pedoman yudisial yang seragam untuk mencegah kekosongan pendampingan hukum pada tahap pascaputusan. Temuan ini memberikan kontribusi bagi penguatan akses keadilan, kesinambungan pembelaan hukum, serta kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.