Konsep Persetujuan Bermakna dalam Pemrosesan Data Pribadi: Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep persetujuan bermakna sebagai fondasi pemrosesan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Meskipun undang-undang tersebut menjadikan persetujuan sebagai dasar hukum utama pemrosesan, parameter substantif persetujuan yang sah belum dijabarkan secara memadai apabila dibandingkan dengan General Data Protection Regulation. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum, kajian ini menganalisis unsur freely given, specific, informed, dan unambiguous sebagaimana dikembangkan dalam literatur perlindungan data Eropa, kemudian membandingkannya dengan rumusan dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Analisis menunjukkan bahwa meskipun undang-undang telah secara formal mengakomodasi syarat persetujuan eksplisit, ketiadaan pengaturan rinci mengenai granular consent, larangan bundled consent, dan perlindungan terhadap consent fatigue menciptakan kekosongan normatif. Artikel menyimpulkan bahwa operasionalisasi persetujuan bermakna membutuhkan peraturan pelaksana yang merumuskan standar substantif persetujuan, khususnya pada platform digital yang menampilkan asimetri kekuasaan struktural antara subjek data dan pengendali data.