Konstitusionalitas Penerbitan Perppu Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja: Pelanggaran Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Abstrak

Penelitian ini mengkaji Perppu Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah pada akhir tahun 2022 dan memunculkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Tulisan ini fokus membahas tentang konstitusionalitas penerbitan, serta pelaksanaan dan pemenuhan Putusan MK dalam Perppu Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dua poin mendasar yakni, Pertama: Bahwa Perppu Nomor 02 Tahun 2022 tidak mencerminkan kondisi “hal ihkwal kegentingan yang memaksa” yang termuat dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 serta syarat yang ditentukan dalam putusan MK Nomor 138/PPU-VIII/2009. Kedua: Bahwa Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memandatkan kepada pembentuk Undang-undang untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan merevisi Undang-undang a quo serta dengan memperhatikan partisipasi yang bermakna dari masyarakat. Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tidak melaksanakan dan memenuhi Putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020 dikarenakan perbaikan Undang-undang Cipta Kerja dilakukan tidak dalam bentuk perbaikan undang-undang a quo namun dilakukan dengan mengubah undang- undang tersebut kedalam bentuk perppu yang berbeda dengan Undang-undang, dan karenanya menutup ruang partisipasi publik.