Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan Pidana Menurut KUHAP 2025

Abstract

Perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam proses peradilan pidana merupakan wujud prinsip kesetaraan di hadapan hukum bagi kelompok rentan. Artikel ini menganalisis pengaturan dan implementasi perlindungan tersebut dalam hukum acara pidana berdasarkan KUHAP 2025 yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP 2025 membawa kemajuan yang bersifat inkremental melalui pencantuman definisi penyandang disabilitas, pengakuan hak kelompok rentan dalam proses pemeriksaan, kewajiban penyidik memfasilitasi juru bahasa dan pendamping, serta mekanisme pemberian keterangan yang disesuaikan dengan kondisi penyandang disabilitas. Namun, kemajuan tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar Konvensi Hak Penyandang Disabilitas karena rumusan akomodasi yang layak tidak ditegaskan dalam batang tubuh undang-undang dan substansinya didelegasikan kepada peraturan pelaksana, sementara sebagian ketentuan dinilai masih bercorak stigmatis. Implementasi nyata sebagian besar bertumpu pada pedoman teknis lembaga peradilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan rumusan akomodasi yang layak, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel agar perlindungan tidak berhenti pada tataran normatif.